Bocoran SDY — Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap inisiatif patungan membeli hutan yang digaungkan oleh kelompok pegiat lingkungan, Pandawara Group. Ia memandang gerakan yang viral di media sosial ini sebagai pesan publik yang kuat agar pemerintah tidak abai terhadap kelestarian alam.
“Refleksi ini menunjukkan bahwa kami punya konsep green democracy. Negara ke depan harus memastikan setiap kebijakan ekonomi juga memperhatikan aspek ekologi,” ujar Sultan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/12/2025). Ia menekankan bahwa ekonomi dan ekologi harus berjalan beriringan, bukan mengorbankan yang satu untuk yang lain.
Lebih lanjut, Sultan menginterpretasikan kemunculan gerakan ini sebagai kritik terhadap model pembangunan yang masih terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara sporadis. “Pesan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh serta-merta selalu mengandalkan kekayaan alam yang bersifat ekstraktif,” tambahnya.
Gerakan Nyata, Bukan Sekadar Simbol
Sebagai bentuk komitmen nyata, DPD RI disebutkan memiliki agenda rutin penanaman pohon setiap pekan. Sultan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan investasi harapan untuk masa depan ekologi Indonesia.
“Kita menanam harapan bahwa negara tropis terbesar di dunia ini harus kita jaga ekologinya. Kalau tidak, lama-lama kita bisa tenggelam,” tegasnya, mengingatkan akan ancaman nyata dari kerusakan lingkungan.
Latar Belakang: Dari Lamunan di Instagram ke Diskusi Nasional
Gagasan patungan beli hutan ini membanjiri diskusi publik setelah akun Instagram @pandawaragroup dengan 4,1 juta pengikut membagikan pemikirannya. Unggahan yang berawal dari “ngelamun” tersebut—bertanya bagaimana jika masyarakat Indonesia bersatu mendanai pembelian hutan untuk diselamatkan—telah mendapat respons luar biasa, termasuk dari publik figur seperti Denny Sumargo yang menawarkan kontribusi “1 miliar pertama”.
Gelombang dukungan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah respons langsung terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir November lalu. Bencana yang membawa serta gelondongan kayu rapi dengan tanda nomor itu semakin menguatkan dugaan praktik pembalakan liar sebagai pemicu utamanya.
Dukungan dari tingkat tinggi seperti Ketua DPD RI ini mengindikasikan bahwa gerakan patungan beli hutan telah melampaui sekadar tren media sosial. Ia mulai menyentuh ranah wacana kebijakan, mendorong konsep green democracy di mana partisipasi publik dan keberlangsungan ekologi menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembangunan.
